1. Pengertian Kesejahteraan
Kesejahteraan sosial merupakan usaha perubahan secara sistematis, terarah, dan terencana yang dilaksanakan untuk visi misi pembangunan nasional. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Masyarakat yang mempunyai angka kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas yang rendah, serta memiliki angka ekspektasi hidup dan tingginya jumlah orang yang dapat membaca dapat dikatakan mempunyai kesejahteraan sosial yang tinggi (Setiawan, 2019). Sebaliknya, tingginya kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan masalah serupa menjadi indikasi rendahnya tingkat kesejahteraan sosial.
Berbagai pihak telah mendefinisikan tentang kesejahteraan. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (UU No. 11/2009). Adapun pendapat lain mengatakan kesejahteraan sosial berarti sistem-sistem sosial (jaringan dan lembaga sosial) dan kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok atau masyarakat) dalam merespons/memenuhi kebutuhan dasar, melakukan peranan sosial, serta melewati tekanan dan goncangan (Az-Zahrah, 2018).
Kondisi sejahtera ini terjadi ketika suatu kehidupan masyarakat terasa bahagia dan aman dikarenakan dari kesehatan, kebutuhan dasar akan gizi, tempat tinggal, pendapatan, dan pendidikan dapat dipenuhi; serta ketika manusia mendapatkan perlindungan yang menjanjikan dari risiko-risiko besar yang mengancam kehidupannya.. Namun secara sederhana, kesejahteraan ini pada intinya adalah terpenuhinya atau tercapainya segala bentuk kebutuhan hidup, utamanya yang bersifat pokok, meliputi pangan, sandang, papan, perawatan kesehatan, dan pendidikan (Suharto, 2005).
Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial ialah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup hal-hal sebagai berikut.
a. Peningkatan standar hidup
Standar hidup ini merupakan dasar untuk mencapai kesejahteraan. Peningkatan ini dapat dilakukan dimulai dari seperangkat jaminan sosial dan pelayanan sosial untuk seluruh masyarakat. Bahkan perlu ada perhatian khusus untuk komunitas-komunitas masyarakat yang rentan dan kurang beruntung yang sangat membutuhkan perlindungan kehidupan dan sosial.
b. Peningkatan keberdayaan
Upaya ini dapat dilakukan dengan penetapan kelembagaan dan sistem politik, sosial, dan ekonomi yang menjunjung martabat dan harga diri kemanusiaan. Ini dilakukan tidak serta-merta pada wilayah tertentu, melainkan dilaksanakan secara merata di berbagai daerah Indonesia.
c. Peningkatan kebebasan
Peningkatan kebebasan ini dapat dilakukan dengan upaya-upaya melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan yang sesuai dengan standar kemanusiaan, kemampuan, dan aspirasi masyarakat.
Baca juga: Pembangunan Berkelanjutan (LKPD Geografi XII)
2. Indikator Indeks Kesejahteraan
Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengetahui indikator kesejahteraan sosial, seperti indeks kualitas hidup secara fisik, indeks kemajuan sosial, dan yang terbaru indeks pembangunan manusia. Mengukur kesejahteraan harus mengintegrasikan kesejahteraan objektif dan subjektif. Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun mengeluarkan publikasi tentang indikator kesejahteraan rakyat yang menyajikan delapan bidang, mencakup kependudukan, pendidikan, kesehatan dan gizi, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan penyelenggaraan sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup (BPS, 2021).
Selain indikator yang diungkapkan oleh BPS, ternyata dari beberapa pihak juga memodifikasi indikator tersebut. Salah satunya menggunakan indeks kebahagiaan masyarakat. Ini mengingat bahwa tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat juga berbeda-beda. Misalnya masyarakat Batak yang menganggap harus tercapainya 3H, yaitu hamoraon (banyak harta), hasangapon (dihormati), dan hagabeon (kesuburan, banyak keturunan). Adapun masyarakat Jawa dengan gemah ripah loh jinawi, artinya tentram, makmur, dan sangat subur tanahnya.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Delapan bidang sesuai standar BPS dapat dikelompokkan menjadi tiga indikator melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi suatu indikator dalam mengukur kesuksesan pembangunan sekaligus menjadi tolok ukur kesejahteraan suatu wilayah (Bustamam et al., 2021). Tiga indikator IPM adalah angka harapan hidup pada waktu lahir (life expectancy at birth), angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (mean years of schooling), serta kemampuan daya beli (purchasing power parity). Angka harapan hidup mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mengukur dimensi pengetahuan atau pendidikan, serta kemampuan daya beli mengukur standar hidup yang layak (BRS, 2021).
Angka harapan hidup saat lahir merupakan rata-rata perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang bisa dijalani oleh seseorang selama hidupnya. Pentingnya umur harapan hidup terletak pada keyakinan seseorang akan berharganya umur panjang. Secara tidak langsung juga berkaitan dengan berbagai faktor lain seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik (BRS, 2021).
Dimensi pengetahuan merefleksikan kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan. Khususnya pendidikan yang berkualitas baik dan produktif. Penggunaan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dapat memberi gambaran yang lebih relevan terkait dimensi pendidikan beserta perubahannya (BRS, 2021).
Pendapatan Nasional Bruto (PNB)
Dimensi kemampuan daya beli yang diwakili oleh indikator standar hidup layak menggunakan data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita dalam pengukurannya. Namun, data tersebut tidak tersedia pada tingkat daerah sehingga memakai alternatif lain, yaitu indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Salah Satu IndikatorIndeks Kesejahteraan Indikator pengeluaran riil per kapita dapat menggambarkan pendapatan masyarakat dan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai output dari hasil semakin membaiknya perekonomian (BRS, 2021). Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi IPM, maka dapat dikatakan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan rakyat di suatu daerah atau negara.
Berdasarkan peta di atas, menunjukkan bahwa rata-rata provinsi di Indonesia memiliki IPM tingkat tinggi dan sedang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2021), seluruh provinsi mengalami peningkatan IPM. Sejak tahun 2018, sudah tidak ada provinsi dengan status pembangunan manusia kategori rendah, setelah status pembangunan manusia di Provinsi Papua meningkat dari kategori rendah menjadi sedang. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan kesejahteraan yang cukup signifikan.
Beralih pada konteks capaian kesejahteraan masyarakat negara kita. Indonesia menunjukkan arah positif dalam sejumlah indikator kesejahteraan sosial. Meskipun masih terjadi lonjakan kepadatan penduduk dan tingkat pengangguran. Berdasarkan laporan statistik Indonesia tahun 2022, terjadi peningkatan angka harapan hidup penduduk. Angka harapan hidup mencapai 73,5 tahun atau naik 0,1 dari tahun sebelumnya (Nugraheni, 2022)
Rincian Aktivitas Pembelajaran
- Baca materi pelajaran diatas dengan seksama termasuk dari sumber lain yang relevan baik buku pegangan atau sumber online lainnya.
- Perhatikan dan saksikan dengan baik penjelasan tentang Kesejahteraan Penduduk sebagai Hasil Pembangunan yang terkandung pada video diatas !
- Diskusikan dengan anggota kelompokmu yang telah dibentuk sebelumnya, mengenai
- Pengertian Kesejahteraan
- Indikator Indeks Kesejahteraan
- Amati kembali isi video dengan seksama siapkan catatan kemudian amati hal-hal sebagai berikut
- Faktor yang mempengaruhi Indikator Indeks Kesejahteraan
- Sebaran Indeks Kesejahteraan penduduk Indonesia
Pertanyaan
- Sebutkan Pengertian Kesejahteraan?
- Sebutkan 3 (tiga) Indikator Indeks Kesejahteraan?
- Amati kembali isi video dengan seksama kemudian jawab pertanyaan berikut
- Sebutkan 3 (tiga) Faktor yang mempengaruhi Indikator Indeks Kesejahteraan
- Sebutkan 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi Sebaran Indeks Kesejahteraan penduduk Indonesia
