Kondisi masyarakat di akhir masa Orde Lama terulang kembali di akhir masa Orde Baru. Pembangunan Indonesia dilanda krisis ekonomi yang berdampak pada terjadinya inflasi yang menyulitkan keadaan hidup masyarakat. Kondisi tersebut memicu peristiwa-peristiwa kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Di pusat kota Jakarta, peristiwa kerusuhan memuncak dan mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa. Di tengah kondisi tersebut, mahasiswa dari berbagai daerah yang menuntut reformasi kemudian berhasil menduduki gedung DPR-MPR. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Presiden Soeharto kemudian menyatakan diri mundur dari jabatannya sebagai presiden. Peristiwa tersebut kemudian menandai lahirnya masa baru dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, yakni Orde Reformasi.
Profil Pemerintahan
Pemerintahan Orde Reformasi berlangsung secara lebih demokratis dari periode pemerintahan sebelumnya. Masyarakat bebas mendirikan partai dan mengikuti Pemilu dengan lebih efektif. Pada masa ini juga kekebasan pers kembali dibuka sehingga setiap masyarakat bisa beropini dengan bebas. Kebebasan tersebut dimulai dari era pemerintahan B.J. Habibie yang secara otomatis terpilih menjadi presiden saat menjabat sebagai wakil presiden Soeharto. Sesuai dengan mandat Undang-Undang, wakil presiden berhak menggantikan posisi presiden setelah presiden yang sah mengundurkan diri. Presiden B.J. Habibie kemudian memimpin era peralihan dari pemerintahan Orde Baru menuju Orde Reformasi.
Proses Pembangunan
Pemerintahan B. J. Habibie yang hanya berlangsung selama kurang lebih satu tahun. Fokus pada penataan kembali kondisi ketidakstabilan negara, baik dari segi ekonomi maupun politik. Kebijakan ekonomi yang dilakukan adalah merekonstruksi perekonomian nasional dengan membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Hingga dapat menaikkan kembali nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang sebelumnya anjlok. Sementara kebijakan di bidang politik di antaranya melakukan pencabutan terhadap pembatasan pers, merestui jajak pendapat untuk wilayah Timor Timur, hingga berhasil mengadakan Pemilu pertama di masa Reformasi pada tanggal 7 Juni 1999. Habibie kemudian berhenti menjabat sebagai presiden saat MPR mengadakan Sidang Istimewa dan memilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999.
Abdurrahman Wahid
Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan nama Gusdur melanjutkan penataan perekonomian dengan mengendalikan inflasi, menjaga kurs mata uang rupiah. Merombak kinerja pemerintahan di berbagai departemen untuk menguatkan kembali sendi-sendi perekonomian masyarakat. Gusdur yang dihadapkan pada permasalahan perpecahan negara kemudian fokus membangun persatuan dan toleransi di Indonesia. Karena kegigihannya untuk mempersatukan Indonesia dalam keragaman, banyak pihak yang menyebutnya sebagai Bapak Toleransi Indonesia.
Seperti juga Habibie, masa pemerintahan Gusdur berlangsung tidak lebih dari 2 tahun akibat dari belum stabilnya konsolidasi politik di Indonesia setelah peristiwa reformasi. Namun, pada masa pemerintahannya, Bappenas sebagai lembaga perancang pembangunan berhasil menyusun Program Pembangunan Nasional (Propenas) dalam jangka waktu 5 tahun. Propenas kemudian dirinci ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta). Propenas tidak hanya fokus pada kebijakan ekonomi, namun mencakup pembangunan 9 bidang strategis negara, yakni: Hukum, Ekonomi, Politik, Agama, Pendidikan, Sosial dan Budaya, Pembangunan Daerah, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Pertahanan dan Keamanan.
Agenda Kebijakan
Terdapat 5 agenda kebijakan yang menjadi prioritas dalam Propenas, yaitu:
- Mempertahankan kesatuan dan persatuan serta meningkatkan kehidupan demokrasi.
- Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih.
- Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- Membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya.
- Meningkatkan kapasitas daerah dan memberdayakan masyarakat.
baca juga: Interaksi Masyarakat Abad ke-21 (LKPD IPS IX)
Masa pemerintahan Gusdur berlangsung hingga diadakannya Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001 yang memutuskan pemberhentian Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan menggantinya dengan Megawati Sukarnoputri terhitung mulai tanggal 23 Juli 2001. Megawati melanjutkan upaya penataan di bidang politik dan ekonomi yang sudah dilakukan di era sebelumnya. Di bidang politik, Megawati berhasil membangun konsolidasi demokrasi hingga sukses mengadakan Pemilu pertama di Indonesia di mana masyarakat bisa memilih presiden secara langsung sebagai perwujudan hasil amandemen UUD 45. Di bidang ekonomi, Megawati melakukan beberapa kebijakan untuk mendorong perekonomian. Dua kebijakan yang dikenal pada masa ini adalah privatisasi BUMN dan pengalokasian utang luar negeri untuk efektivitas pembangunan.
Megawati Soekarno Putri
Momen penting pembangunan pada masa Megawati terjadi saat dibuatnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) . SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Di dalam undang-undang ini dijelaskan jika Perencanaan Pembangunan Nasional dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 5 tahun.
Masa pemerintahan Megawati berlangsung sampai 2004, saat Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden keenam Indonesia sekaligus menjadi presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Susilo Bambang Yudhoyono, atau juga dikenal dengan nama SBY, mulai menjabat sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2004. Kondisi politik yang mulai stabil sejak bergulirnya Reformasi mampu dimanfaatkan pemerintahan SBY untuk melakukan berbagai terobosan pembangunan. Pada masa ini pemerintah berhasil membuat sebuah dokumen RPJP yang berlangsung dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Sebagai pendukung penerapan rencana pembangunan, pada tahun 2011 SBY membuat kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk dapat mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran masyarakat.
Susilo Bambang Yudoyono
Pemerintahan SBY berlangsung selama dua periode Pemilu hingga berakhir pada 20 Oktober 2014. Selama masa tersebut, Indonesia mengalami proses pembangunan yang cukup signifikan. Beberapa contohprestasi pemerintahan SBY yang bisa dicatat adalah revitalisasi industri pertahanan atau industri strategis, keaktifan di kerjasama ekonomi internasional seperti APEC dan G20, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan berbagai infrastruktur daerah.
Setelah SBY menjabat selama 2 periode, pada Pemilu 2014 Joko Widodo berhasil memenangkan Pemilu dan secara resmi menggantikan SBY. Presiden Joko Widodo atau juga dikenal dengan nama Jokowi mulai menjabat sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2014. PJP yang sudah dimulai di era pemerintahan SBY semakin menemukan momentumnya untuk berkembang secara signifikan di era pemerintahan Jokowi. Stabilitas politik yang semakin terjaga juga semakin memantapkan langkah pemerintah untuk bisa memacu pertumbuhan. Sasaran utama pembangunan pada masa pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dengan melakukan reformasi birokrasi atau perombakan tata kelola pemerintahan
Joko Widodo
Pembangunan yang paling dapat diamati pada masa pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur negara. Pemerintah terus menaikkan anggaran pembangunan infrastruktur untuk membiayai pembangunan jalan, rel kereta api, bendungan, gedung fasilitas publik, bandara, terminal, pelabuhan, jalur komunikasi, pembangkit listrik, dan berbagai prasarana lainnya. Pembangunan-pembangunan yang dilakukan di seluruh daerah Indonesia tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan konektivitas antarwilayah, meningkatkan produktivitas, dan mengefisienkan distribusi yang diharapkan dapat mendorong kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Jokowi tergambar dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurut Perpres Nomor 3 Tahun 2016, PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam kurun waktu empat tahun pada masa awal kepemimpinan Jokowi, pemerintah telah membangun jalan nasional sepanjang 3.432 km dan jalan tol sepanjang 941 km. Pembangunan terus berlanjut di periode kedua pemerintahan. Pada 17 Januari 2020, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) 2020-2024 dengan sasaran utama “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”.
Rincian Kegiatan Pembelajaran
- Baca materi pelajaran diatas dengan seksama termasuk dari sumber lain yang relevan baik buku pegangan atau sumber online lainnya.
- Perhatikan dan saksikan dengan baik penjelasan tentang Sejarah Awal Masa Reformasi Indonesia yang terkandung pada video diatas !
- Diskusikan dengan anggota kelompokmu yang telah dibentuk sebelumnya, mengenai
- Profil Pemerintahan Orde Reformasi
- Proses Pembangunan Orde Reformasi
- Strategi Kebijakan pembangunan pemerintahan
- B. J. Habibie
- Abdurrahman Wahid
- Megawati Soekarno Putri
- Susilo Bambang Yudoyono
- Joko Widodo
- Amati kembali isi video dengan seksama siapkan catatan kemudian amati hal-hal sebagai berikut
- Latar belakang Indonesia meminta bantuan kepada IMF
- Syarat persetujuan bantuan dari IMF
- Pergerakan nilai tukar rupiah
- Garis besar tuntutan mahasiswa
- Latar belakang gerakan reformasi
Pertanyaan
- Sebutkan profil Pemerintahan Orde Reformasi
- Sebutkan proses Pembangunan Orde Reformasi
- Jelaskan secara ringkas strategi kebijakan pembangunan pemerintahan
- B. J. Habibie
- Abdurrahman Wahid
- Perhatikan dan saksikan dengan baik penjelasan tentang Sejarah Awal Masa Reformasi Indonesia yang terkandung pada video diatas kemudian jawablah pertanyaan berikut
- Sebutkan Latar belakang Indonesia meminta bantuan kepada IMF
- Sebutkan syarat persetujuan bantuan dari IMF
- Sebutkan Pergerakan nilai tukar rupiah pada masa krisis ekonomi di awal reformasi
- Sebutkan garis besar tuntutan mahasiswa di awal reformasi
- Sebutkan Latar belakang gerakan reformasi di Indonesia
