Orde Baru (sering kali disingkat Orba) adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden kedua Indonesia. Soeharto, yang menggantikan Orde Lama presiden sebelumnya, Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966, yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Profil Pemerintahan
Indonesia memasuki masa pemerintahan Orde Baru sejak dimulanya era peralihan kepemimpinan dari Presiden Sukarno kepada Presiden Soeharto dalam kurun waktu tahun 1966 hingga 1968. Tahun 1966 adalah tahun diberikannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Sukarno kepada Soeharto. Sebagai panglima militer untuk mengamankan kondisi negara yang saat itu sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Peristiwa pemberian Supersemar tersebut menandai sudah melemahnya kekuasaan Sukarno di satu sisi dan semakin menguatnya kekuatan Soeharto di sisi lain. Hingga akhirnya pada tahun 1968, Soeharto resmi diangkat menjadi presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).
Hal pertama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru adalah mengupayakan kestabilan di bidang politik dan ekonomi. Pada masa ini pemerintah lebih membatasi aktivitas politik masyarakat seperti kebebasan menyampaikan pendapat atau mengadakan kegiatan-kegiatan politik yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk dapat menjaga kestabilan politik sehingga pemerintah bisa leluasa mengembangkan bidang perekonomian untuk melanjutkan pembangunan nasional.
Masa pemerintahan Orde Baru berlangsung selama kurang lebih 32 tahun (1966-1998). Selama masa tersebut, presiden secara berturut-turut dijabat oleh Soeharto dengan wakil presiden yang berganti-ganti seiring dengan periode pergantian kabinet setelah diadakannya Pemilu.
Proses Pembangunan
Pemerintahan Orde Baru pada masa awal berdirinya mewarisi kondisi keterpurukan ekonomi dari pemerintahan sebelumnya. Keterpurukan tersebut berbentuk inflasi yang parah sehingga kondisi masyarakat cukup memprihatinkan. Daya beli masyarakat melemah sementara barang barang kebutuhan pokok semakin langka di pasaran. Akhirnya langkahpertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuat program pemulihan ekonomi sebelum rencana pembangunan jangka panjang dimulai.
Indonesia saat itu melakukan berbagai strategi pemulihan seperti menerapkan model penyeimbangan anggaran negara dan meminta bantuan kepada lembaga keuangan internasional. Upaya pemerintah tersebut membuahkan hasil dengan terus menurunnya tingkat inflasi dari angka lebih dari 600% menuju angka kurang dari 100% pada tahun 1968. Setelah berhasil menciptakan kestabilan di bidang politik dan ekonomi, pemerintahan Orde Baru mulaimelakukan serangkaian program pembangunan yang dikenal sebagai program Pembangunan Jangka Panjang (PJP) yang akan berlangsung selama 25 tahun. PJP Tahap 1 direncanakan pada tahun 1969 hingga 1994, sementara tahap 2 direncanakan pada tahun 1994 hingga 2019. Setiap PJP dibagi ke dalam 5 periode pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).Aadalah satuan program pembangunan yang diselenggarakan dalam waktu lima tahun secara berkesinambungan.
Repelita
Repelita untuk PJP Tahap 1 adalah sebagai berikut:
- Pelita I (1969–1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian.
- Pelita II (1974–1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di pulaupulau selain Jawa, Bali, dan Madura.
- Pelita III (1979–1984) bertujuan mengembangkan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor.
- Pelita IV (1984–1989) bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri.
- Pelita V (1989–1994) bertujuan mengembangkan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan.
Baca juga: Perubahan Sosial (LKPD)
Pemerintah Orde Baru mewacanakan Trilogi Pembangunan sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Trilogi pembangunan tersebut adalah terwujudnya stabilitas politik dan keamanan, pembangunan di segala aspek kehidupan, dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Selama PJP Tahap 1 berlangsung, beberapa program unggulan yang dilakukan oleh pemerintah di antaranya adalah:
Keluarga Berencana (KB)
Jumlah populasi berpengaruh besar terhadap usaha untuk menyejahterakan penduduk. Jumlah populasi yang lebih besar dibandingkan tersedianya lapangan pekerjaan akan melahirkan banyak pengangguran. Sementara di saat yang sama jumlah populasi yang besar juga membutuhkan sumber daya pangan yang besar. Oleh karena itu pemerintah berusaha menekan angka pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana di mana setiap keluarga diarahkan untuk tidak memiliki banyak anak dan lebih mementingkan kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Program ini berhasil menurunkan tingkat pertumbuhan populasi menjadi di bawah 2% sehingga mampu menekan laju pertumbuhan penduduk dengan signifikan.
Transmigrasi
Transmigrasi adalah program pemindahan penduduk dari suatu daerah padat ke daerah lain dalam rangka pemerataan jumlah penduduk dan peningkatan produktivitas perekonomian. Menawarkan perbaikan ekonomi bagi masyarakat dengan sumber penghidupan yang terbatas. Dalam praktiknya, transmigrasi banyak memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke pulau lain seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Program transmigrasi sebenarnya sudah dimulai sejak era pemerintahan kolonial Belanda, tetapi intensitasnya naik signifikan pada masa Orde Baru sejak menjadi prioritas pembangunan. Setidaknya jutaan orang tercatat menjadi transmigran pada era pembangunan Orde Baru.
Industrialisasi Pertanian
Usaha pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan dan mendorong perekonomian dilakukan dengan cara meningkatkan produksi di sektor pertanian. Dua strategi yang dikenal luas pada program ini disebut dengan Ekstensifikasi dan Intensifikasi. Ekstensifikasi terkait dengan usaha memperluas area pertanian dengan membuka lahan-lahan baru (Strategi ini berjalan seiring dengan program transmigrasi), sementara Intensifikasi terkait dengan usaha mengoptimalkan mekanisme pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna. Dibarengi dengan penelitian di bidang pengembangan bibit unggul dan penggunaan mesin-mesin pertanian modern, program ini berhasil meningkatkan produksi hasil pertanian hingga puncaknya di pertengahan tahun 1980-an Indonesia berhasil mencapai swasembada beras atau kemampuan memenuhi kebutuhan beras secara mandiri sehingga tidak perlu mengimpor dari negara lain
Pendidikan Dasar
Program pemerintah di bidang pendidikan diusahakan dengan membangun sebanyak mungkin fasilitas sekolah dan merancang berbagai kampanye untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan. Beberapa kebijakan terkait hal ini di antaranya adalah program pembangunan gedung sekolah dasar secara meluas melalui Instruksi Presiden yang dimulai tahun 1973, Pemberantasan Buta Huruf yang dimulai tahun 1978, serta Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang dimulai tahun 1984 dan berkembang hingga Wajib Belajar 9 tahun pada 1994.
Setelah PJP Tahap 1 berakhir, pemerintah Orde Baru secara optimis melanjutkan PJP Tahap 2 untuk kurun waktu tahun 1994 hingga 2019. PJP Tahap 2 dimulai dengan Pelita VI (1994-1998) yang bertujuan mendorong pembangunan dari segi industri dan pengembangan sumber daya manusia. Pada saat itu, Indonesia direncanakan akan menjadi negara maju di tahun 2019. Namun, usaha tersebut tidak bisa diwujudkan secara optimal karena bangunan ekonomi Indonesia yang ternyata rapuh menghadapi krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997
Krisis ekonomi Asia bermula di Thailand dan menyebar ke negaranegara di Asia Tenggara dan Asia Timur. Di Indonesia, krisis ini sulit ditangani dan berkembang semakin parah di tahun 1998. Krisis ekonomi yang kemudian memicu kerusuhan politik ini akhirnya mengakhiri era pemerintahan Orde Baru dan rencana pembangunannya sehingga PJP Tahap 2 terhenti dan Repelita VII tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
Rincian Kegiatan Pembelajaran
- Baca materi pelajaran diatas dengan seksama termasuk dari sumber lain yang relevan baik buku pegangan atau sumber online lainnya.
- Perhatikan video tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun
- Diskusikan dengan anggota kelompokmu yang telah dibentuk sebelumnya, mengenai
- Profil pemerintahan Orde Baru
- Strategi Pembangunan pada masa Orde Baru
- Rencana Pembangunan Lima tahun
- program unggulan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru
- Amati kembali isi video dengan seksama siapkan catatan kemudian amati hal-hal sebagai berikut
- Jumlah Repelita selama orde baru
- Titik fokus utama setiap Repelia
- Trilogi pembangunan
- Delapan jalur pemerataan
- Perbedaan Repelita 5 (lima) dan 6 (enam)
- Faktor jatuhnya Orde Baru
Pertanyaan
- Jelaskan Profil pemerintahan Orde Baru
- Jelaskan Strategi Pembangunan pada masa Orde Baru
- Sebutkan tentang Rencana Pembangunan Lima tahun
- Sebutkan program unggulan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru
- Perhatikan dan saksikan dengan baik penjelasan tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun yang terkandung pada video diatas kemudian jawablah pertanyaan berikut
- Sebutkan Jumlah Repelita selama orde baru
- Sebutkan Titik fokus utama setiap Repelia
- Sebutkan apa yang dimaksud dengan Trilogi pembangunan
- Sebutkan yang dimaksud dengan Delapan jalur pemerataan
- Jelaskan perbedaan kondisi Repelita 5 (lima) dan 6 (enam)
- Sebutkan faktor jatuhnya Orde Baru
